Select Language
Simple Search
Advanced Search
Title : Author(s) :
  • SEARCHING...
Publisher : Abstract/Note : Subject(s) :
  • SEARCHING...
ISBN/ISSN : GMD : Collection Type : Location :
Title Reformasi Peradilan Militer Di Indonesia
Edition
Call Number KAPAL Perempuan 321 IBN R
ISBN/ISSN 979-97695-13-X
Author(s) Rusdi Marpaung - Personal Name
Bhatara Ibnu Reza - Personal Name
Subject(s) PERADILAN MILITER
Classification 321
Series Title
GMD Text
Language Indonesia
Publisher Imparsial
Publishing Year 2007
Publishing Place Jakarta
Collation 122 HLM; 30 CM
Abstract/Notes Proses amandemen UU 31/1997 tentang peradilan militer kembali mengalami stagnasi. Setelah gagal di amandemen di tahun lalu, kini usaha untuk mendorong reformasi peradilan militer sepertinya juga akan gagal di selesaikan di tahun ini. Hal ini terlihat dari tidak dijadikannya agenda amandemen UU 31/1997 sebagai agenda prioritas legislasi bidang pertahanan dan keamanan pada 2010 oleh Kementerian Pertahanan. Imparsial secara tegas mengecam sikap Kementerian Pertahanan yang terlihat enggan atau bahkan tidak mau untuk melanjutkan pembahasan amandemen UU ini. Sejak periode pemerintahan yang lalu hingga periode pemerintahan masa kini, posisi kementerian pertahanan tidak berubah dan tetap menjadi faktor penghambat di dalam melakukan amandemen UU 31/1997. Pada periode yang lalu, sikap menghambat kementerian pertahanan terlihat dari penolakannya untuk melakukan reformasi peradilan militer secara total dan menyeluruh. kementerian pertahanan masih berkeinginan untuk memasukan kewenangan-kewenangan kepolisian militer serta fungsi atasan yang berhak menghukum (ankum) dan perwira penyerah perkara (papera) dalam fase penyelidikan dan penyidikan yang seharusnya dilakukan oleh Kepolisian Negara RI (Polri). Tidak hanya itu, kewenangan penuntutan tidak diberikan kepada kejaksaan melainkan tetap berada dalam kewenangan oditur militer. Sedangkan dimasa kini, sikap menghambat kementerian pertahanan terlihat dari tidak dijadikannya agenda amandemen UU 31/1997 sebagai agenda prioritas legislasi bidang pertahanan yang akan di bahas tahun ini. Dalam konteks itu, kementerian pertahanan tidak memiliki kesungguhan dan kemauan politik yang cukup di dalam mendorong proses reformasi peradilan militer. Keseluruhan sikap kementerian pertahanan selama ini bisa dikatakan sebagai bentuk sikap penolakan terhadap upaya mensukseskan proses reformasi militer secara umum yang salah satu agenda utamanya adalah melakukan reformasi peradilan militer.

Specific Detail Info
Image
File Attachment
LOADING LIST...
Availability
LOADING LIST...
  Back To Previous