Select Language
Simple Search
Advanced Search
Title : Author(s) :
  • SEARCHING...
Publisher : Abstract/Note : Subject(s) :
  • SEARCHING...
ISBN/ISSN : GMD : Collection Type : Location :
Title Kartu Penilaian Partisipatif Komunitas untuk Pluralisme: Mengukur Penguatan Identitas Berdasarkan Kesukuan dan Agama dan Dampaknya pada Kebijakan Publik dan Hak Asasi Perempuan di Bali, Gorontalo, dan Kalimantan Tengah
Edition
Call Number KAPAL Perempuan 305.8 IND K
ISBN/ISSN
Author(s)
Subject(s) pluralisme
KARTU PENILAIAN
Classification 305.8
Series Title
GMD Text
Language Indonesia
Publisher KAPAL Perempuan
Publishing Year 2008
Publishing Place Jakarta
Collation 35 HLM; 30 CM
Abstract/Notes Hasil penelitian KAPAL Perempuan tentang Penguatan Identitas, Kebijakan Publik, dan HAM/HAP di Gorontalo, Bali, dan Kalimantan Tengah (2008) menunjukkan proses penguatan identitas berdasarkan kesukuan dan agama di tiga daerah tersebut semakin meningkat dan pada tingkat tertentu sudah mempengaruhi kebijakan publik yang berpotensi mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu, melanggar Hak Asasi Perempuan, dan mendorong terjadinya konflik.
Proses penguatan identitas ini tak dapat dipungkiri semakin terasa setelah kebijakan Otonomi Daerah (Otoda) diberlakukan pada tahun 1999. Pada satu sisi, kebijakan Otoda ini telah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri tetapi pada sisi lain menjadi lahan subur bagi wacana dan gerakan berbasis identitas. Kebijakan Otoda ini bagaikan katup yang dibuka yang memberikan ruang bagi wacana dan gerakan penguatan identitas primordial seperti kesukuan dan agama di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Bali, Gorontalo, dan Kalimantan Tengah.
Lebih jauh lagi, kasus Bali, Gorontalo, dan Kalimantan Tengah secara jelas menunjukkan proses penguatan identitas tersebut sudah masuk ke ranah publik. Pertama adalah ranah kebijakan, dimana kecenderungan mengeluarkan kebijakan-kebijakan anti pluralist dan anti perempuan berbasis nilai-nilai adat dan keagamaan semakin meningkat. Kedua adalah ranah komunitas, dimana kecenderungan polarisasi dan segmentasi berdasarkan suku dan agama semakin tajam yang berpotensi memperkeras konflik laten dan mendorong konflik terbuka dengan kekerasan. Ketiga adalah ranah hubungan gender, dimana kencenderungan domestifikasi, marginalisasi, dan diskriminasi perempuan semakin menguat karena digunakannya kembali ke kebijakan dan peraturan berbasis nilai-nilai adat dan agama yang mempromosikan kepemimpinan laki-laki. Singkatnya, proses penguatan identitas yang diikuti oleh politik identitas akan mengikis nilai-nilai pluralistik, mendiskriminasi kelompok tertentu, melanggar HAM dan HAM serta memberikan situasi kondusif untuk terjadinya konflik laten dan konflik terbuka
Specific Detail Info
Image
File Attachment
LOADING LIST...
Availability
LOADING LIST...
  Back To Previous